Gubernur Berharap PERDA 4 Jadi Payung Hukum Desa Adat



Menuju Bali Era Baru Menata Secara Fundamental dan Komprehensif

BM-NEWS.COM ||DENPASAR |Dalam menata fundamental desa adat di Bali berpedoman pada visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia, sekala-niskala menuju kehidupan krama dan gumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno yakni berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan.

Melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai pancasila. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Bali Prof.  Tjok. Oka Artha Ardhana Sukawati  saat membacakan penyampaian penjelasan  Gubernur Bali terhadap RAPERDA tentang Baga Utsaha Padruwen Desa Adat Di Bali, di Ruang  Sidang Utama Gedung  DPRD Provinsi Bali, Senin (10/5).

Menurutnya, Visi tersebut dimaksudkan untuk menuju Bali Era Baru dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup tiga aspek utama yakni alam, krama dan kebudayaan Bali berdasarkan nilai-nilai Tri Hita Karana yang berakar dari kearifan lokal Sad Kerthi. Mewujudkan Bali Era Baru tersebut ditandai dengan tatanan kehidupan baru, Bali yang Kawista, Bali kang tata-titi tentram kerta raharja, gemah ripah lohjinawi, yakni tatanan kehidupan holistik yang meliputi 3 (tiga) dimensi utama, yakni bisa menjaga keseimbangan alam, krama dan kebudayaan Bali.

“Dimensi kedua, bisa memenuhi kebutuhan, harapan, dan aspirasi krama Bali dalam berbagai aspek kehidupan, serta dimensi ketiga merupakan manajemen risiko atau risk management, yakni memiliki kesiapan yang cukup dalam mengantisipasi munculnya permasalahan dan tantangan baru dalam tataran lokal, nasional dan global yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap masa yang akan datang,”katanya.

Ia juga meenambahkan dalam mwujudkan visi tersebut ditempuh dalam 22 misi untuk memperkuat kedudukan, tugas dan fungsi desa adat dalam menyelenggerakan kehidupan krama Bali yang meliputi parhyangan, pawongan dan pelemahan.  Dalam upaya memperkuat kedudukan, tugas dan fungsi desa adat di Bali, maka pemerintah provinsi Bali telah mengeluarkan kebijakan strategis.

 “Kebijakan stratgis dengan menetapkan PERDA  Nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali, menetapkan PERGUB  Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan desa adat di Bali, menetapkan PERGUB Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan aderah nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat, memberikan dana desa yang bersumber dari  alokasi APBD semesta berencana provinsi Bali kepada desa adat, dan membangun gedung Majelis Desa adat Provinsi Bali kecuali gedung MDA Kabupaten Gianyar,”ulasnya.

Dikatakan lagi, payung hukum yang sedang di rancang ini, nantinya diharapkan dapat menjadi kekuatan dan legalitas bagi desa adat untuk memperluas usaha yang di kelola oleh desa adat itu sendiri.  PERDA Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang desa adat di Bali memberikan peluang kepada desa adat untuk membentuk baga utsaha padruwen desa adat atau BUPDA yang merupakan lembaga usaha yang dimiliki desa adat yang melaksanakan kegiatan ekonomi real, jasa dan pelayanan umum yang diselenggarakan berdasarkan hukum adat .

“Agar dapat di kelola dengan ditata kelola modern untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian krama desa adat, untuk keberlanjutan  penyelenggaraan unit sektor real desa adat diperlukan payung hukum yang memadai  berpa peraturan daerah (PERDA) untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap sistem perekonomian desa adat di Bali,”terangnya.

Disampaikan lagi, secara filosofis desa adat memiliki tugas sosial, ekonomi dan keagamaan serta untuk emmelihara kesucian dan keharmonisan alam bali beserta kehidupan krama yang sejahtera dan bahagia secara skala dan niskala. Secara sosiologi desa adat di Bali memiliki potensi dan peluang di bidang perekonomian yang perlu di tata pemanfaatan dan pengelolaannya secara sistematis melalui sistem perekonomian adat yang merupakan bagian dari sistem perekonomian nasional guna mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepridaian secara berkebudayaan.

“Secara yuridis rancangan  PERDA tentang baga utsaha padruwen deas adat di Bali merupakan amanat dari Pasal 62 Ayat 3 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang desa adat di Bali. Maksud dari pengaturan RAPERDA tentang Baga Utsaha Padruwen Desa Adata (BUPDA) adalah untuk menjadi BUPDA sebagai kekuatan perekonomian Desa Adat yang mencerminkan nilai budaya yang sehat, kuat dan berkelanjutan,”kata Cok Ace.

Wagub juga menjelaskan  dalam rangka mewujudkan panca kerta yakni lima jenjang kesejahteraan kolektif masyarakat  Bali yang meliputi kerta  angga yakni kesejahteraan perseorangan, kerta warga yakni kesejahteraan keluarga, kerta desa yakni kesejahteraan masyarakat desa, kerta Negara yakni kesejahteraan Negara dalam berbagai tingkatan dan kerta bhuwana yakni kelestarian dan keharmonisan alam semesta  serta menunjang pelaksanaan panca yadnya di desa adat yang merupakan lima bentuk pengorbanan suci yang meliputi, Dewa Yadnya, Pitra Yadnya, Rsi Yadnya, Manusia Yadnya dan Putra Yadnya.

“Tujuan pengaturan RAPERDA tentang Baga Utsaha Padruwen Desa Adat  adalah agar pengelolaan BUPDA dilakukan secara professional dan modern dengan tata kelola berdasarkan hukum adat yang menerapkan prinsip nilai adat, tradisi, nilai adat, budaya dan kearaifan lokal Bali. Tata kelola usaha yang baik, prinsip kehati-hatian dan praktek pengelolaan usaha yang baik dan terkini agar BUPDA tumbuh dan berkembang dengan  sehat, kuat, bermanfaat dan berkelanjutan bagi desa adat,”pungkanya. (TRA).


Ny Putri Koster Sapa Kader PKK Desa Sesandan Tabanan

BM-NEWS.COM ||TABANAN | Ketua TP PKK  Provinsi Bali yang sekaligus selaku Manggala Utama Paiketan Krama Istri (PAKIS) Bali  Ny Putri Koster tak kenal lelah terus melakukan kegiatan terjun langsung ke tengah masyarakat untuk mendorong semangat para kader, agar lebih berkreativitas dalam  upaya-upaya pemberdayaan kesejahteraan keluarga serta  mengimplementasikan 10 program pokok PKK.   Dalam kunjungan kerjanya kali ini, Ny Putri Koster menyapa hangat para kader PKK di Banjar Sekar Taji, Desa Sesandan ,Tabanan, Senin (10/5).

 Ny Putri Koster pendamping orang nomor satu di Bali ini mengajak para kader PKK untuk memanfaatkan  serta mengelola dengan baik potensi yang ada di sekitar lingkungan desa. Kader PKK diminta kreatif mengelola sumber yang ada dan mewujudkan usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K) 

"Potensi desa ini sangat besar, seperti hasil pertanian dan perkebunan. Potensi ini harus bisa dikelola dengan baik dan kader PKK harus bisa berkreativitas dari potensi yang ada tersebut. Fungsikan Bumdes seperti koperasi untuk menyerap dan mendistribusikan hasil pertanian serta kerajinan yang ada sehingga akan terwujud kesejahteraan bersama seluruh warga desa," imbuhnya.

Wanita yang akrab dipanggil Bunda Putri ini juga mengajak para kader PKK untuk terus melakukan sosialisasi berbagai kebijakan pemerintah seperti pengelolaan sampah berbasis sumber serta penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Di samping itu, Kader PKK yang juga merupakan anggota Paiketan Krama Istri (PAKIS ) Bali juga diharapkan  terus berupaya   mewujudkan berbagai program yang terkandung dalam 10 program pokok PKK seperti terwujudnya HATINYA PKK untuk ketahanan pangan keluarga.

"Pemerintah sudah membuatkan payung hukum pengelolaan sampah berbasis sumber, desa membuat sistem yang terbaik dan PKK mensosialisasikan dan mengimplementasikannya. Halaman rumah  dan telajakan ditata dan bersihkan lingkungan dari sampah plastik. Wujudkan UP2K serta HATINYA PKK sehingga kesejahteraan keluarga akan terwujud," ujarnya.

Dalam kunjungan kerjanya kali ini di daerah lumbung berasnya Bali, Ketua TP PKK Provinsi Bali juga berkesempatan melakukan panen bunga sedap malam dan panen pisang bersama dengan masyarakat, serta meninjau pelaksanan posyandu di balai desa.  Seniman multitalenta ini juga menyerahkan bantuan beras kepada kader PKK  serta bantuan dana yang diserahkan kepada Ketua TP PKK serta Ketua PAKIS Bali Banjar Sekartaji. (tra).


Kadin Bali Menerima Kunjungan Duta Besar Uni Eropa

BM-NEWS.COM ||DENPASAR | Kadin Bali yang diwakili Agus Mahausada Wakil Ketua Umum Bidang Investasi Pariwisata, Di dampingi Wakil Ketua Umum Bidang Akomodasi dan Pengembangan Pariwisata, Dr. (C) I Made Ramia Adnyana, SE, MM, CHA, Wakil  Umum Bidang Perdagangan International Ibu Nani Chan, Bu Tuti dan Tika menerima kunjungan Duta Besar Uni Eropa Bapak Vincent Piket yang didampingi Konselor Pertama Kepala Bidang Perdagangan dan Ekonomi Ms. Marika Jakas di Denpasar  Senin (10/5).

 Adapun tujuan dilakukannya kunjungan ke Kadin Bali dalam rangka untuk mengetahui kondisi terkini dan persiapan untuk pembukaan border untuk pasar international serta pemulihan ekonomi (Economic Recovery) HE Vincent menyebutkan bahwa Uni Eropa telah melaksanakan hampir 70% vaksin sampai bulan Juli 2021. Selama ini sudah terjalin kerjasama yang bagus antara Uni Eropa dan Kadin Indonesia termasuk Kadin Bali terutama fokus pada craft industri / furniture yang berkwalitas. Perdagangan juga berjalan dengan baik ke Uni Eropa seperti product agriculture antara lain : Kopi Bali, Garam Amed, Education Industri dan Product Kesehatan.

Sementara Agus Maha Usadha mewakili Kadin Bali menyampaikan perihal progress Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) . Terutama terkait potensi yg bisa di link dengan recovery Ekonomi Bali Melalui skema kerjasama komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dagang di antara indonesia dan Uni Eropa .

Harapan Bali dalam Hal mulai dari membuka akses pasar, mendorong investasi dari perusahaan-perusahaan negara anggota Uni Eropa, hingga meningkatkan perdagangan dari Bali  ke Uni Eropa Melalui peluang kontak langsung Saat Pariwisata mulai terbuka

Di sisi yang lain Bp. Dr. (C) I Made Ramia Adnyana, SE, MM, CHA, menyampaikan bahwa Bali berencana untuk membuka border dengan berbagai persiapan baik sertifikasi CHSE, melakukan vaksin dengan target 70% sampai bulan Juli 2021. Walau semua persiapan juga sangat tergantung kepada penurunan penanganan Covid-19 terutama adanya peningkatan varian baru yang mulai ditemukan di Bali B117 yang berasal dari India dan Afrika.

“Kita mengundang EU untuk mengadakan pertemuan secara virtual untuk mempertemukan antara para pebisnis Bali dan Uni Eropa untuk melihat potensi masing masing product. Ibu Marika menyampaikan akan melaksanakan virtual meeting pada bulan Oktober 2021 sebagai Langkah awal menghubungkan kembali SME yang ada di UE dan pengusaha di Bali yang sangat disambut antusias WKU Kadin Ibu Nani Chan yang sangat berharap semua potensi yang Ada bisa dimulai kembali,”katanya. (tra).

0 Comments

Leave a comment

Kode Acak