Info Bali Seputar PICA Fest 2022, Stunting, PERADI dan Korpri

Gubernur Buka PICA Fest 2022 Wujud Dukung Ekonomi Kreatif 

BM-NEWS.COM ll DENPASAR l Dukung sektor ekonomi kreatif dan digital yang dilakoni oleh anak muda di Bali, Gubernur Bali, Wayan Koster secara resmi membuka Paradise Island Clothing Association Festival (PICA Fest) 2022, di Lapangan Puputan Niti Mandala, Renon, Denpasar, Kamis (Wraspati Paing, Tambir), 4 Agustus 2022. 

PICA Fest Tahun 2022 digelar pada 4 sampai dengan 7 Agustus 2022 ini, juga dihadiri secara langsung oleh Ny. Putri Suastini Koster, Anggota DPR RI, Fraksi PDI Perjuangan, Nyoman Parta, Direktur Utama Bank BPD Bali, Nyoman Sudharma, Perwakilan PT. PLN (Persero) Bali, dan PT. Bank Mandiri (Persero) Kanwil XI Denpasar.

Gubernur Wayan Koster menyampaikan terimakasih atas diselenggarakannya acara PICA Fest 2022, karena  sejalan dengan pelaksanaan konsep Ekonomi Kerthi Bali yang salah satunya di dorong pada sektor ekonomi kreatif dan digital. Sehingga 

PICA Fest 2022, diharapkan menjadi wahana pengembangan ekonomi kreatif dan digital yang mampu memajukan UMKM dan menggerakan ekonomi kerakyatan sebagai upaya pemulihan ekonomi Pulau Dewata pasca Pandemi Covid-19. 

"Mudah - mudahan acara ini sukses dan memberi manfaat untuk ekonomi masyarakat, dan terus mendorong karya inovatif anak - anak muda Bali guna terwujudnya kesejahteraan krama di Bali," ujar Gubernur Bali sekaligus Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini.

Gubernur tercatat telah mendukung penuh PICA Fest 2022 dengan memberikan Lapangan Puputan Niti Mandala, Renon secara gratis dan meneken langsung rekomendasi untuk memberikan sponsor seraya menyampaikan acara ini sangat baik, jadi harus dijalankan secara berkelanjutan oleh anak - anak muda serta komunitas.

"Untuk itu, Saya akan buat festival ini dengan permanen dan berkelanjutan serta bersinergi saat hari jadi Pemerintah 

Provinsi Bali setiap bulan Agustus. Jadi Pemerintah Provinsi Bali akanmensupport serta sebagai fasilitator dan regulator, sedangkan penyelenggaranya tetap ditangan anak – anak muda di Bali," ucapnya.

Ketua Panitia PICA Fest, Dwi Nata Yudistira mengucapkan terimakasih kepada Gubernur Bali, Wayan Koster. Atas dukungan orang nomor satu di Pemprov Bali ini, Dwi Nata Yudistira meyakini acara ini akan membantu pemulihan perekonomian Bali. Karena dalam PICA Fest tidak 

tanggung-tanggung sebanyak ratusan band lokal maupun luar Bali bakal memeriahkan gelaran ajang brand clothing lokal di Pulau Dewata yang dihadiri oleh puluhan ribu pengunjung. (Eka/tra).

Wagub Dorong Gerakan Lebih Cepat Tekan Angka Stunting

BM-NEWS.COM ll DENPASAR l Sejalan dengan terkendalinya situasi pandemi Covid-19, Wakil Gubernur Bali Prof. Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) menginstruksikan seluruh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) bergerak lebih cepat. Bahkan lebih meningkatkan koordinasi dengan seluruh OPD, lintas sektor terkait serta pemangku kepentingan.

Hal itu disampaikannya saat membuka FGD Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Bali yang diselenggarakan di Ruang Praja Sabha Kantor Gubernur Bali, Kamis (Wraspati Paing Wuku Tambir), 4 Agustus 2022.

Lebih jauh Wagub Cok Ace yang juga selaku Ketua TPPS Bali menyampaikan, gerak cepat ini dibutuhkan untuk memastikan tercapainya target penurunan angka stunting pada tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 6,15 persen.

Mengutip hasil studi status gizi Indonesia (SSGI). Ia juga menginformasikan bahwa prevalensi stunting di Provinsi Bali pada 2021 tercatat sebesar 10,9%. 

"Angka ini sudah di bawah rata-rata nasional yang ditentukan sebesar 14%. Masih berdasarkan hasil  SSGI 2021, terjadi disparitas antar Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali dalam prevalensi angka stunting.

Prevalensi stunting di Provinsi Bali tertinggi berada di Kabupaten Karangasem sebesar 22,9% dan terendah di Kabupaten Gianyar sebesar 5,1%,” ungkapnya. 

Dikatakan lagi, terkait dengan percepatan penurunan angka stunting, ia menyambut baik pelaksanaan FGD yang diharapkan dapat menjadi momentum refleksi sekaligus mampu konsisten menurunkan prevalensi stunting. 

"Selain itu, kegiatan ini juga merupakan salah satu bentuk kegiatan konvergensi dalam rangka penyamaan persepsi dan gerak langkah lintas program dan lintas sektor dalam upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi Bali," paparnya lagi.

Ditegaskan lagi, penyamaan persepsi dan gerak langkah dibutuhkan mulai dari penganggaran hingga pelaksanaan dan evaluasi serta memberikan kontribusi nyata sesuai tugas pokok dan fungsi sesuai sasaran target indikator di masing-masing OPD atau organisasi. 

"Selanjutnya saya juga berharap agar seluruh pemangku kepentingan yang hadir dalam FGD dapat meneguhkan komitmen dalam percepatan penurunan stunting di Provinsi Bali," ulasnya.

Wagub mengatakan lagi komitmen itu mencakup penempatan upaya penurunan stunting sebagai salah satu prioritas utama pelaksanaan pembangunan di tingkat pusat hingga tingkat desa, dengan mengoptimalkan mobilisasi sumber daya serta komitmen untuk menguatkan koordinasi, pemantauan dan evaluasi dalam memastikan program terus berjalan dengan baik. 

“Komitmen yang kuat sangat penting untuk memastikan seluruh aktor pelaksana hadir dan menggerakkan serta mengerahkan upaya terbaiknya dalam upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi Bali,” imbuhnya. 

Pada kesempatan itu, ia menginstruksikan Kepala OPD dan lintas sektor terkait terutama pada bidang intervensi sensitif dan spesifik dapat memastikan dan mensinergikan berbagai sumber daya yang ada sehingga setiap intervensi dapat dipastikan sampai ke seluruh sasaran yang menjadi prioritas. Pada bagian

 lain ia juga menyinggung faktor penyebab masih tersisanya angka stunting di Provinsi Bali yang tak mutlak disebabkan oleh persoalan ekonomi.

Ia menilai, angka stunting juga dipicu ketidakpahaman masyarakat. Oleh sebab itu, ia menyarankan agar aspek promotif, preventif, edukasi dan sosialisasi lebih digencarkan agar masyarakat makin paham dengan stunting.

Wagub Cok Ace sangat berharap keterlibatan Tim Penggerak PKK, Majelis Desa Adat, Forum Perbekel, tokoh  agama, tokoh masyarakat serta kelompok masyarakat lainnya menjadi motor penggerak utama di masyarakat.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Bali Ni Luh Gede Sukardiasih menerangkan bahwa FGD ini bertujuan untuk menyelaraskan tugas pokok dan fungsi OPD terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Disebutkan olehnya, masing-masing OPD sejatinya telah punya kegiatan yang berkaitan dengan upaya penurunan angka stunting namun selama ini masih berjalan sendiri-sendiri.

 “Melalui kegiatan FGD ini, kita satukan komitmen dan bersinergi agar program-program itu lebih tepat sasaran,” ungkapnya.

Senada dengan Wagub Cok Ace, Sukardiasih menyampaikan bahwa angka stunting di Bali lebih disebabkan oleh ketidakpahaman dan kurang tepatnya pola asuh.

 “Kalau faktor ekonomi sudah tidak begitu berpengaruh pada angka stunting di Bali, demikian juga ketersediaan sarana fisik seperti air bersih, saya kira sudah terpenuhi,” tambahnya. 

Karena itu, pihaknya lebih mengarahkan kegiatan penurunan angka stunting pada sosialisasi dan edukasi. Sosialisasi tak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga dengan memanfaatkan media sosial. Sejalan dengan itu, TPPS Bali juga menyasar remaja putri yang nantinya akan menjadi calon ibu.

 “Kami juga gencar mengkampanyekan screening bagi pasangan usia subur menjelang menikah agar nantinya mereka benar-benar siap menjadi orang tua,” ujarnya. 

Dengan sinergi semua komponen, Ia optimis Bali mencapai target penurunan angka stunting pada tahun 2024. “Bahkan kalau bisa, Bali segera bisa bebas stunting. Mengacu pada angka yang ditetapkan oleh kalangan akademisi, bebas stunting bukan berarti angkanya nol, tapi dapat ditekan di angka 2,5 persen,” pungkasnya.

FGD diikuti oleh Kepala PMD Dukcapil, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota. Selain itu, kegiatan ini juga melibatkan TP PKK dan komponen yang terkait dengan program penurunan angka stunting. FGD diisi dengan paparan tentang peranan TPPS dalam pelaksanaan aksi konvergensi dan sinkronisasi percepatan penurunan stunting tingkat Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota oleh Susilo Kusribowo. (dsk/tra).

Pelantikan DPC PERADI, Wagub Harapkan Hak Warga Terlindungi

BM-NEWS.COM ll BADUNG l Indonesia merupakan negara hukum yang mengatur warga negara dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Hal ini seperti yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3, di mana hukum menjadi keharusan dalam kehidupan bangsa dan negara karena adanya hukum yang dapat menciptakan ketertiban serta keadilan pada masyarakat.


Demikian disampaikan Wakil Gubernur Bali Prof. Tjok Oka Sukawati saat menyapaikan sambutannya serangkaian Pelantikan Pengurus DPC PERADI Denpasar, Dewan Kehormatan Daerah PERADI Denpasar dan Komisi Pengawas Advokat Daerah  PERADI Denpasar Masa Jabatan 2022-2027, di Bali Nusa Dua Convention Center, Kamis, Wraspati Paing, Wuku Tambir (4/8). 

Ia juga mengatakan Hukum berfungsi mengayomi dan melindungi hak - hak warga negara. Selain itu hak setiap orang secara kodrati sudah melekat pada diri manusia sebagai anugerah Tuhan.

Sedangkan hukum dibuat untuk menjamin agar hak tersebut terus dijaga. Dengan adanya hukum, maka seseorang tidak akan sesuka hati melanggar hak orang lain, karena dengan hukum juga akan berperan untuk memberikan rasa keadilan bagi warga negara.

 "Hukum tidak hanya menciptakan ketertiban dan ketenteraman, namun juga keadilan bagi warga negara, sehingga keadilan dapat diartikan sebagai keadaan yang sama bagi siapa saja, dan setiap orang harus menerima bagian yang sama pula.

Keadaan ini menunjukkan bahwa seseorang berhak menerima sesuai dengan kewajiban yang sudah dilakukannya," tegas Wagub Cok Ace. 

Wagub mengharapkan Organisasi advokat mampu menjadi wadah untuk mengatur dan mengawasi anggotanya dalam menjalankan tugas profesionalnya. Pengawasan oleh organisasi ini dilakukan dengan sarana kode etik yang telah ditetapkan sebelumnya. 

"Dimana kode etik merupakan hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi dengan membebankan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggungjawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama pada dirinya sendiri sehingga penegakan hukum yang berkeadilan akan terwujud," katanya.

Selain menjadi wadah atau naungan bagi para advokat, kata Cok Ace,  organisasi ini juga berwenang untuk meningkatkan kualitas 5 profesi anggotanya melalui beberapa cara, yakni penyelenggaraan pendidikan khusus profesi advokat, pengujian dan pengangkatan advokat, menjalankan fungsi pengawasan advokat berdasarkan kode etik yang sudah ditetapkan, serta jika perlu dengan tegas memberhentikan anggotanya jika terbukti melanggar ketentuan.

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PERADI Denpasar sebagai salah satu wadah profesi advokat di Bali mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar dalam menegakkan keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan.

Termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak - hak fundamental mereka di depan hukum dalam rangka penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia. 

Sesuai dengan Visi, Misi  yaitu "Nangun Sat Kerthi Loka Bali" melalui pola pembangunan semesta berencana diharapkan DPC PERADI Denpasar dapat berkontribusi terhadap pembangunan Bali sehingga masyarakat Bali bisa mendapatkan keadilan dihadapan hukum untuk mewujudkan krama Bali yang sejahtera dan bahagia Sekala - Niskala.

Dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat menyatakan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang - undangan.

Dengan kata lain bahwa kedudukan advokat setara atau sederajat dengan penegak hukum lainnya yakni hakim, jaksa dan polisi, sehingga masyarakat Bali bisa mendapatkan keadilan dihadapan hukum untuk mewujudkan krama Bali yang sejahtera dan bahagia Sekala - Niskala. 

Sebagai wujud pemenuhan hak atas bantuan hukum dan menjamin atas akses terhadap keadilan dan kesamaan dihadapan hukum, terutama bagi masyarakat miskin yang apabila berhadapan dengan hukum dan mengalami kesulitan di bidang bantuan hukum, baik dalam pendanaan dan pendampingan selama berperkara.

Pemerintah Provinsi Bali telah mengundangkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum . 

Dengan adanya peraturan ini diharapkan masyarakat kurang mampu dapat terbantu dalam hal pelayanan dan bantuan hukum.  

DPC PERADI Denpasar diharapkan mampu membantu untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang demokratis dan berkeadilan dengan memperkuat budaya hukum serta memperhatikan nilai - nilai budaya Bal.

Sehingga selalu menjaga Bali dan mampu memberikan pelayanan hukum agar selalu menjadi Panglima di Bali, karena hukum berfungsi mengayomi dan melindungi hak - hak warga negara. 

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Prof. Otto Hasibuan mengatakan bahwa profesi advokat dikenal sebagai profesi mulia (Officium Nobile).

Dimana sebagai seorang profesional di bidang hukum, maka seorang advokat tidak dapat disebut sedang memperjuangkan keadilan apabila dalam mengemban tugas sebagai seorang advokat hanya mengharapkan imbalan materi semata.

Keadilan tidak dapat diraih dengan seberapa besar materi yang diterima, tetapi bagaimana kemampuan dan hati nurani dalam memberikan jasa hukum terbaik dengan ingat bahwa perjuangan mencari keadilan adalah sebuah perjuangan yang mulia dan terhormat.

Hal ini sudah diatur dalam Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengamanatkan bahwa Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai 4 kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam penegakan hukum dan keadilan. (dsk/tra).

Wagub Minta Jaga Sportivitas dan Pererat Persaudaraan 

BM-NEWS.COM ll DENPASAR lWakil Gubernur Bali Prof. Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra membuka secara resmi Turnamen Olahraga KORPRI 2022 serangkaian Hari Jadi Pemprov Bali ke-64 tahun 2022, di Lapangan Tenis KONI, Jalan Angsoka, Denpasar, Jumat (Sukra Pon Tambir), 5 Agustus 2022. 


Dalam sambutan singkatnya, Wagub Cok Ace menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Turnamen Olah Raga KORPRI.

Hal ini tentu saja memberi dampak positif tidak hanya untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani  tetapi juga mempererat rasa persahabatan dan persaudaraan di kalangan anggota KORPRI.

Untuk itu, Wagub Bali berharap kegiatan ini dapat dilakukan secara berkelanjutan, di tahun-tahun berikutnya dengan lebih meriah dengan lebih banyak cabang olahraga yang dipertandingkan.  

“Saya harap turnamen ini selain dapat meningkatkan kesehatan jasmani kita juga mempererat persaudaraan antar anggota, mari kita ikuti pertandingan dengan menjunjung sportivitas dan penuh semangat,“ imbuhnya. 

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bali yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Bali dimana turnamen ini merupakan turnamen olahraga KORPRI yang pertama dan dilakukan dengan gotong royong.

Turnamen ini dilaksanakan selain untuk membangun jiwa raga yang sehat juga untuk mempersiapkan ASN yang nantinya akan mengikuti PORNAS KORPRI yang akan digelar tahun depan di Kota Semarang.

“Melalui turnamen ini kita bangun keakraban, silaturahmi dan persaudaraan disamping juga menyalurkan bakat dan hobi yang terpendam. Kita Jaga sportivitas dan jiwa korsa KORPRI,” tuturnya.

Turnamen Olahraga KORPRI 2022 berlangsung dari tanggal 5-12 Agustus 2022 dan mempertandingkan delapan cabang olahraga diantaranya basket, sepakbola, futsal, tenis meja, catur, bulu tangkis, bola voli dan tenis lapangan.

Pembukaan turnamen olahraga KORPRI 2022 pada pagi hari ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota se-Bali, Kepala OPD di lingkungan Pemprov Bali, para pengurus KORPRI, para atlet dan wasit serta undangan lainnya.(Ari/tra).

0 Comments

Leave a comment

Kode Acak