Info Seputar Program, Prokes, Tipiring, Covid, Rakorda dan Bantuan

Menteri PPPA, Kepala BKKBN RI dan Walikota Denpsar Kolaborasi Program


Desa Ramah Perempuan, Peduli Anak, dan Desa Bebas Stunting

BM-NEWS.COM ll DENPASAR l Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), IGA. Bintang Darmawati, bersamaKepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo memperkuat sinergi dan kolaborasi program.

Kegiatan khususnya terkait percepatan penurunan stunting di tingkat pusat hingga daerah untuk mendukung tercapainya target penurunan angka stunting menjadi 14 persen pada 2024 mendatang.

Dimana kali ini Kementerian PPPA dan BKKBN bersinergitas bersama Walikota Denpasar IGN. Jaya Negara melaksanakan Pendatanganan Komitmen Bersama Pencanangan Desa Ramah Perempuan,  Peduli Anak dan Desa Bebas Stunting serta Kampung Keluarga Berkualitas, Selasa (23/11)  di Teba Majelangu Desa Kesiman Kertalangu  Denpasar.

Tampak hadir juga dalam kesempatan ini, Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati,

Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, Ketua DPRD Gusti Ngurah Gede, Ketua TP PKK Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara, Istri Wakil Walikota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, serta instasi dan perangkat daerah terkait lainya.

Kemen PPPA kata Bintang Dramawati telah melakukan berbagai upaya, diantaranya melalui Program Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3),

Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), berbagai program pencegahan stunting yang terintegrasi dalam Puskesmas Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak, Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA),

Pusat Kreativitas Anak, memperkuat sinergi dengan jaringan Forum Anak, dan pemberian edukasi mengenai perkawinan anak dan kehamilan di usia dini yang terus digalakkan hingga tingkat akar rumput,

serta optimalisasi layanan rujukan akhir bagi korban kekerasan perempuan dan anak, melalui layanan SAPA 129.

"Kami juga terus memperkuat kelembagaan dan peran serta masyarakat, serta memberikan dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Perlindungan Perempuan dan Anak kepada Pemerintah Daerah yang kali ini komitmen dengan Pemerintah Kota Denpasar. Hal ini bertujuan untuk membantu daerah meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dimana saya sangat mengapresiasi Pemerintah Kota Denpasar karena telah berperan aktif didalam menanggulangi masalah perempuan dan anak,” kata Bintang Darmawati.

Sementara, Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, mengungkapkan melalui mandat Peraturan Presiden (Perpres) No.72/2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting diharapkan Pemerintah Daerah melalui para Kepala Dinas dapat menggerakkan para pemangku kepentingan termasuk masyarakat luas untuk bersinergi sehingga menjadi kekuatan besar dalam menurunkan angka stunting di Indonesia.

"Melalui Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN AKSI), Pemerintah melalui BKKBN berupaya menajamkan intervensi dari hulu untuk mencegah anak terlahir dengan kondisi stunting. Faktor sensitif seperti lingkungan yang kumuh, sanitasi tidak baik,

serta kemiskinan menjadi perhatian penting, namun faktor spesifik yaitu pada 1000 hari pertama kehidupan anak, bahkan mulai dari proses sebelum menikah hingga setelah melahirkan, proses ini harus dikawal bersama-sama," jelas Hasto.

Walikota Denpasar IGN. Jaya Negara mengatakan, terkait dengan percepatan penurunan stunting dan penandatanganan komitmen desa ramah perempuan dan peduli anak,

serta pencanangan desa ramah perempuan dan peduli anak (DRPPA), kampung keluarga berkualitas (KKB), dan desa bebas stunting di desa Kesiman Kertalangu. Kota Denpasar.

Pencanangan kampung keluarga berkualitas di desa Kesiman Kertalangu adalah upaya mendekatkan pelayanan dan pembangunan sektor terintegrasi ke desa.

Sehingga diharapkan dapat mewujudkan pembangunan keluarga yang lebih berkualitas. Di Desa Kesiman Kertalangu sendiri capaian persentase aseptor KB cukup tinggi karena  telah secara rutin mengadakan pelayanan KB gratis yang di selenggarakan oleh Dinas PPP3AP2KB.

Dengan dilaksanakannya pencanangan dan pendatanganan komitmen bersama pada hari ini diharapkan dapat mendorong seluruh komponen untuk mencapai kemajuan pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang pembangunan serta dapat mendorong semua pihak untuk memberikan perhatian, 

akan pentingnya eksistensi perempuan dan anak dalam berbagai sektor  yang akan dapat membawa pengaruh positif bagi peningkatan kualitas hidup, pemenuhan hak  dan kemajuan perempuan dan anak

serta memberikan keyakinan  besar bahwa apabila diberi peluang dan kesempatan mampu meningkatkan kualitas hidupnya serta mengembangkan segala potensi dan kemampuan yang dimilikinya.

Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan  Penyerahan Piala Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dan Kota Layak Anak (KLA) dari Menteri PPPA RI Kepada Walikota Denpasar.

Dan Penyerahan PMT serta Paket Sayuran dan Olahan Ikan Kepada Ibu Hamil, Balita Gizi Kurang, dan balita terindikasi Stunting serta Penyerahan Permainan Anak,

Pencanangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, Kampung Keluarga Berkualitas dan Desa Bebas Stunting, serta Penanaman Padi Bersama Anak-Anak. (ays/tra).

Sekitar 32 Pelanggar Prokes Terjaring Tim Yustisi Denpasar


BM-NEWS.COM ll DENPASAR l Tim Yustisi Kota Denpasar kembali menjaring 32 orang pelanggar protokol kesehatan di Jalan Angsoka Desa Dangin Puri Kangin    Kecamatan Denpasar Utara Rabu (24/11).

Kasatpol PP Kota Denpasar Dewa Gede Anom Sayoga mengatakan, penertiban kali ini pihaknya menjaring 32 orang pelanggar. Dari sekian yang melanggar dibina   19 orang karena salah menggunakan masker dan didenda 13 orang karena tidak menggunakan masker. 

Dewa Sayoga mengaku terus menggencarkan penertiban prokes karena penularan virus covid 19 masih terjadi walaupun sudah melandai, dan setiap penertiban masih saja ditemukan adanya pelanggaran prokes.

"Karena masih adanya pelanggaran prokes  kami akan semakin gencar melakukan penertiban. Untuk menekan terjadinya penularan maka kami terus melakukan penertiban," ungkap Sayoga.

Lebih lanjut Sayoga mengatakan dalam upaya menekan penularan covid 19 dalam penertiban pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan.

Jika ditemukan pelanggar akan diberikan sanksi fisik berupa push up ditempat dan sanksi administrasi. Dengan langkah itu diharapkan penularan covid 19 dapat ditekan sehingga perekonomian masyarakat kembali normal.(tra).

Pelanggar Ketertiban Umum di Denpasar Di Sidang Tipiring

Ket foto : Pelaksanaan Sidang Tipiring di Pengadilan Negeri IA, Denpasar,

BM-NEWS.COM ll DENPASAR l Sebagai upaya menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Denpasar gencar melaksanakan penindakan baik berdasarkan monev di lapangan maupun pengaduan masyarakat.

Serangkaian pelaksanaan sidak seminggu belakangan ini di beberapa kawasan  Kota Denpasar, Sat Pol PP Kota Denpasar kembali melaksanakan sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) bagi  yang terjaring dan kedapatan melanggar perda yang digelar Rabu (24/11) di Pengadilan Negeri Kelas IA Denpasar.

Adapun sidang yang dipimpin Hakim I Ketut Kimiasa SH. MH dan Panitera AA Istri Mas Candra Dewi, SH. MH ini menjatuhkan hukuman kepada seorang orang Pelanggar yang kedapatan melanggar Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum. Yang bersangkutan diganjar diganjar denda sebesar Rp. 500 ribu.

Kasat Pol PP Kota Denpasar, Dewa Gede Anom Sayoga saat diwawancarai usai Sidang Tipiring menjelaskan bahwa pelaksanaan Sidang Tipiring ini merupakan upaya untuk memberikan efek jera bagi masyarakat yang melanggar perda.

“Sidak dan Tipiring ini bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk penegakan perda dan mensosialisasikan perda itu sendiri, sehingga masyarakat dapat mengaplikasikan dan mentaatinya,” jelas Dewa Sayoga.

Lebih lanjut dikatakan, masih adanya laporan dari masyarakat akan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat menjadikan Sat Pol PP Kota Denpasar wajib menindaklanjutinya. Hal ini juga guna memastikan tidak adanya aktivitas yang justru dapat merugikan dan mengganggu orang lain.

“Sidak dan penertiban  ini akan terus kami lakukan sampai masyarakat paham akan pentingnya taat aturan, pelaksanaan sidang tipiring adalah untuk memberikan pembinaan dan efek jera sekaligus sebagai wahana sosialisasi perda bagi masyarakat,” ujarnya.

Menurut Dewa Sayoga, adapun pelanggar dinyatakan bersalah dan melanggar Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum.

“Para pelanggar ini nantinya akan dikembalikan untuk dilakukan pembinaan serta diberikan arahan untuk tidak melanggar Perda,” pungkasnya. (Ags/tra).

Update Cpvid-19 Sembuh 3 Orang Positif Bertambah 7 Orang

Ket foto : Juru Bicara Satgas  Penanganan Covid-19 Kota Denpasar, I Dewa Gede Rai.

BM-NEWS.COM ll DENPASAR l Meski kasus sembuh secara konsisten terus bertambah di Kota Denpasar, kasus positif Covid-19 masih terjadi. Berdasarkan data resmi pada Rabu (24/11) diketahui kasus sembuh bertambah sebanyak 3 orang. Sementara itu kasus positif Covid-19 bertambah sebanyak 7 orang dan kasus meninggal dunia kembali nihil.

Dari data tersebut, secara komulatif kasus positif covid-19 di Kota Denpasar tercatat 37.865 kasus, angka kesembuhan pasien Covid-19 di Kota Denpasar mencapai angka 36.789 orang  (97,17) persen), meninggal dunia sebanyak 999 orang (2,63 persen) dan kasus aktif yang masih dalam perawatan sebanyak 77 orang (0,20 persen).   

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kota Denpasar, I Dewa Gede Rai saat dikonfirmasi menjelaskan, kendati kasus covid 19 di Denpasar sudah semakin menurun dan melandai namun penularan virus covid 19 masih ditemukan, oleh karena itu ia tetap mengimbau masyarakat agar jangan sampai kendor menerapkan protokol kesehatan.

"Kondisi  ini harus menjadi perhatian kita bersama, tidak boleh kendor dalam menerapkan protokol kesehatan, karena jika lengah dan abai dengan prokes tidak menutup kemungkinan kasus covid sewaktu waktu bisa kembali meningkat.

Sehingga diperlukan kerjasama berbagai pihak serta seluruh lapisan masyarakat, kita harus terus waspada dan disiplin prokes, taati aturan saat penerapan PPKM ," ujar Dewa Rai

Pihaknya mengajak seluruh masyarakat untuk selalu waspada dan tidak lengah atas perkembangan kasus saat ini.

Dalam beraktifitas, penerapan protokol kesehatan tetap harus wajib dilaksanakan dengan berpedoman pada penerapan PPKM Level 2 Jawa-Bali. Terlebih lagi saat ini adanya mutasi Covid-19 dengan varian baru.

“Jangan mengurangi kewaspadaan, titik-titik lengah kemungkinan menyebabkan tingkat kasus Covid-19 di Denpasar meningkat.

Jadi intinya kapanpun dan dimanapun harus tetap waspada dan disiplin menerapkan protokol kesehatan, terlebih saat ini virus sudah bermutasi,” imbuhnya.

Lebih lanjut Dewa Rai mengatakan bahwa berbagai upaya  terus dilaksanakan guna mendukung upaya penurunan zona resiko, penurunan tingkat penularan, meningkatkan angka kesembuhan pasien dan mencegah kematian.  

Hal ini dilaksanakan dengan menggelar operasi yustisi protokol kesehatan, penyekatan, sosialisasi dan edukasi berkelanjutan secara rutin dengan  menggunakan mobil calling atau door to door, serta melaksanakan penyemprotan disinfektan serta eco enzym wilayah secara terpadu.

Selain itu, Pemkot Denpasar juga terus berupaya untuk memaksimalkan realisasi vaksinasi kepada masyarakat, dan vaksinasi  menyasar anak anak usia sekolah 12-17 tahun, ibu hamil dan disabilitas. 

“Mohon kepada masyarakat untuk  melakukan prokes secara ketat, termasuk saat di rumah wajib menerapkan prokes yang ketat untuk meminimalisir klaster keluarga, termasuk juga kami mengajak masyarakat untuk mensukseskan vaksinasi Covid-19," ajak Dewa Rai   

Terkait upaya menekan angka kematian akibat Covid-19, Dewa Rai mengatakan bahwa Satgas mengimbau kepada masyarakat yang memiliki penyakit bawaan atau yang berada pada usia rentan untuk lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan.    

"Hindari kerumunan, selalu gunakan masker dan sesering mungkin mencuci tangan setelah melakukan aktivitas, selain itu mari bersama terapkan 3 M (menjaga jarak, menggunakan masker dan mencuci tangan)," kata Dewa Rai. (Tra)

Staf Ahli Pemkot Denpasar Ikuti Rakorda di Jembrana


Ket foto : Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum, I Ketut Mardika, Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Perekonomian, AA Ngurah Bagus Airawatha dan  Staf Ahli Bidang Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia .Dewa Made Sudarsana saat Rapat Kordinasi Daerah (Rakorda) Staf Ahli se-Provinsi Bali di Gedung Jimbarwana Kantor Bupati Jembrana, Rabu (24/11).

BM-NEWS.COM ll DENPASAR l Pemkot Denpasar mengirimkan delegasinya untuk mengikuti pelaksanaan Rapat Kordinasi Daerah (Rakorda) Staf Ahli se-Provinsi Bali.

Gelaran Rakorda Staf Ahli yang bertujuan membahas Sinergitas Petani Tanaman Obat, Pengusaha Obat dan Pengusada ini dibuka Wakil Bupati Jembrana, I Putu Patriana Krisna di Gedung Jimbarwana Kantor Bupati Jembrana, Rabu (24/11) yang akan berlangsung hingga 26 November mendatang. 

Ketiganya yakni Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum, I Ketut Mardika, Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Perekonomian, AA Ngurah Bagus Airawatha dan Staf Ahli Bidang Bidang Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia . Dewa Made Sudarsana. 

Dalam kesempatan tersebut hadir Staf Ahli Pemkab.Pemkot se-Bali, Narasumbr dari Kelompok Ahli Gubernur Bali, Prof. Gelgel, Dinas Pertanian Provinsi Bali, Dinas Kesehatan Provinsi Bali,

Disperindag Provinsi Bali, Diskominfo Provinsi Bali dan BPOM. Pemkot Denpasar juga mengirimkan tiga peserta untuk mengikuti pameran, yakni Taru Premana, Aika Herbal dan Jung Kumis Herbal.

Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum, I Ketut Mardika  saat dikonfirmasi mengatakan, pelaksanaan Rakorda Staf Ahli se-Bali ini dilaksanakan sebagai tindaklanjut atas Pergub Bali Nomor 55 Tahun 2019 tentang pelayanan kesehatan tradisional Bali. Karenanya, diperlukan sinergitas antara Petani Tanaman Obat, Pengusaha Obat dan Pengusada. 

“Dari Rakorda ini diharapkan mampu mendukung implementasi penerapan Pergub Bali Nomor 55 Tahun 2019 tentang pelayanan kesehatan tradisional Bali,” jelasnya 

Lebih lanjut dijelaskan, selama tiga hari pelaksanaanya, Rakorda ini akan diisi dengan pemberian materi, diskusi serta pemecahan masalah di masyarakat. Sehingga diharapkan secara berkelanjutan penerapan kebijakan ini dapat dioptimalkan. 

Pihaknya menjelaskan, dari pelaksanaan Rakorda ini nantinya akan menjadi rekomendasi bagi Pemkot Denpasar yang dalam hal ini bapak Walikota dan Wakil Walikota Denpasar dalam merancang kebijakan berkelanjutan, khususnya di bidang kesehatan tradisional Bali. 

“Dalam arahan tadi Pemerintah Provinsi Bali bersama Kabupaten/Kota akan memberi ruang bagi Para petani tanaman obat,

Pengusada/Juru Sembuh dan Pengusaha UMKM Obat Herbal. Nantinya bisa membantu alternatif pengobatan  masyarakat disamping Kedokteran dengan menyiapkan pelayanan di Rumah Sakit, seperti di RS Bali Mandara,” ujarnya.  

Dalam kesempatan tersebut Staf Ahli Kota Denpasar juga mengusulkan agar di setiap Kabupaten dan Kota bisa memberikan ruang kepada para Pengusaha obat.

Pengusada  bersinergi untuk dapat mendapatkan ruang di Puskesmas yang sudah  siap sebagai percontohan pengenalan produk Herbal dan Pengusada sebagai alternatif pengobatan dan juga sebagai bentuk kearifan lokal.(tra)

Ny. Antari Berbagi Kasih dan Serahkan Bantuan Kursi Roda

BM-NEWS.COM ll DENPASAR l Kegiatan  sosial Koordinator Kegiatan Kesejahterana Sosial (K3S) Denpasar sebagai mitra Pemkot Denpasar terus digencarkan  dan mendapatkan dukungan dari para donatur yang ada.

Kegiatan sosial dari sinergitas bersama Dharma Wanita Persatuan (DWP) Denpasar serta donatur menyerahkan bantuan lima buah kursi roda kepada penyandang disabilitas dan lansia di Kecamatan Denpasar Timur, Rabu (24/11).

Penyerahan bantuan ini dilakukan Ketua K3S Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara didampingi Wakil Ketua K3S Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa. 

Tampak juga hadir Ketua DWP Denpasar, Ny. Ida Ayu Widnyani Wiradana beserta anggota.   Penyerahan bantuan yang langsung dilaksanakan di kediaman para penerima bantuan. 

"Sinergitas bersama dalam kegiatan sosial sangat dibutuhkan dalam penanganan permasalahan sosial di Kota Denpasar," ujar Sagung Antari Jaya Negara. 

Lebih lanjut disampaikan kegitan K3S Denpasar tidak terlepas dari dukungan semua pihak melalui uluran tangan para donatur. Penyerahan bantuan berupa alat kesehatan seperti kursi roda, tongkat, alat bantu dengar hingga sembako.

Terlebih dalam masa pandemi saat ini gerakan bersama dalam kegiatan sosial dapat terus berlanjut yang diharapkan bantuan yang diserahkan kepada lansia dan disabilitas dapat bermanfaat dalam menjalani kehidupan sehari-hari dirumah.

"Kehadiran kami saat ini dalam sinergitas program dengan DWP Denpasar dalam rangka peringatan Hut Ke-22 DWP," ujar Antari Jaya Negara.

Pihaknya berharap bantuan lima buah kursi roda  ini dapat memberikan semangat dalam mengisi hari- hari di rumah sembari melaksnakan kegitan dalam menunjang kesehatan seperti berjemur dan aktivitas lainnya. 

Sementara salah satu penerima bantuan kursi roda Ni Made Natri warga Desa Sumerta Kelod menyampaikan ucapan terima kasih kepada K3S Denpasar, DWP dan semua pihak donatur yang telah memberikan bantuan kursi roda.

"Bantuan ini sangat bermanfaat bagi saya untuk mengisi kegiatan dirumah," ujarnya. (tra).

0 Comments

Leave a comment

Kode Acak