LOOSE NOTE

UNDANG-UNDANG YANG MENGATUR TENTANG CYBERCRIME

1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Internet & Transaksi Elektronik (ITE) Undang-undang ini, yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 21 April 2008, walaupun sampai dengan hari ini belum ada sebuah PP yang membahas mengenai pelaksanaannya, namun diharapkan dapat menjadi sebuah undang-undang cyber atau cyberlaw guna menjerat pelaku-kejahatan cyber yang tidak bertanggung jawab dan menjadi sebuah payung hukum bagi masyarakat pengguna teknologi informasi untuk mencapai sebuah kepastian hukum.


Sebuah.
Pasal 27 UU ITE tahun 2008: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak, atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ancaman pidana pasal 45 (1) KUHP. Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Diatur pula dalam KUHP pasal 282 mengenai kejahatan terhadap kesusilaan.

b. Pasal 28 UU ITE tahun 2008: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak pemberitaan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

c. Pasal 29 UU ITE tahun 2008: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasaan atau menakut-nakuti yang dutujukkan secara pribadi (Cyber ​​Stalking). Pidana pidana pasal 45 (3) Setiap orang yang memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

d. Pasal 30 UU ITE tahun 2008 ayat 3: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, mengakses dan / atau sistem elektronik dengan cara komputer yang melanggar, menerobos, melebihi, atau menjebol sistem pengaman (cracking, hacking, illegal access). Ancaman pidana pasal 46 ayat 3 setiap orang yang memebuhi unsure sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) dan / atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

e. Pasal 33 UU ITE tahun 2008: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan / atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaiman yang seharusnya.

f. Pasal 34 UU ITE tahun 2008: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, menggunakan, menerapkan, menyediakan atau memiliki.

g. Pasal 35 UU ITE tahun 2008: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, aliran, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik tersebut seolah-olah data yang olah-olah data yang otentik (Phising = penipuan situs).

 

2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana

    Pasal 362 KUHP yang dikenakan untuk kasus carding.

    Pasal 378 KUHP dapat dikenakan untuk penipuan.

    Pasal 335 KUHP dapat dikenakan untuk kasus pengancaman dan pemerasan yang dilakukan melalui email yang dikirim oleh pelaku untuk menyerahkan korban melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkannya.

    Pasal 311 KUHP dapat dikenakan untuk kasus pencemaran nama baik dengan menggunakan media Internet.

    Pasal 303 KUHP dapat dikenakan untuk menjerat permainan judi yang dilakukan secara online di Internet dengan penyelenggara dari Indonesia.

    Pasal 282 KUHP dapat dikenakan untuk penyebaran pornografi.

    Pasal 282 dan 311 KUHP dapat dikenakan untuk kasus penyebaran foto atau film pribadi seseorang.

    Pasal 406 KUHP dapat dikenakan pada kasus perusakan atau peretasan yang membuat sistem milik orang lain.

 

3) Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Menurut Pasal 1 angka (8) Undang - Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, program adalah sekumpulan intruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode komputer, skema atau skema bentuk lain yang digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam instruksi-intruksi tersebut.

 

4) Undang-Undang No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No 36 Tahun 1999, Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan / atau penerimaan dan setiap informasi dalam bentuk-tanda, isyarat, tulisan, gambar , suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.

 

5) Undang-Undang No 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tanggal 24 Maret 1997 tentang Dokumen Perusahaan, pemerintah berusaha untuk membuka pengakuan atas mikrofilm dan media lainnya (alat penyimpan informasi yang bukan kertas dan mempunyai tingkat pengamanan yang Dapat menjamin keaslian dokumen yang dialihkan atau ditransformasikan Misalnya Compact Disk - Read Only Memory (CD - ROM), dan Write - Once -Read - Many (WORM), yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang tersebut sebagai alat bukti yang sah.

 

6) Undang-Undang No 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jenis tindak pidana yang termasuk dalam pencucian uang (Pasal 2 Ayat (1) Huruf q). Penyidik ​​dapat meminta izin kepada bank yang menerima transfer untuk memberikan identitas dan data perbankan yang dimiliki oleh tersangka tanpa harus mengikuti peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan.

 

7) Undang-Undang No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Undang-Undang Pembinaan mengenai bukti elektronik sesuai dengan Pasal 27 huruf b yaitu alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Bukti digital atau bukti elektronik dalam penyelidikan kasus terorisme. karena saat ini komunikasi antara pelaku di lapangan dengan pimpinan atau aktor intelektualnya dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas di Internet untuk menerima perintah atau menyampaikan kondisi di lapangan karena para indikator yang terlihat jelas terhadap Internet lebih sulit dibandingkan melalui ponsel.

 

Pengaturan pornografi melalui internet dalam UU ITE:

 

    Dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga tidak ada istilah pornografi, tetapi “muatan yang melanggar kesusilaan”. Penyebarluasan muatan yang melanggar kesusilaan diatur dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE mengenai Perbuatan yang Dilarang, yaitu; Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak yang tepat dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.Pelanggaran terhadap pasal 27 ayat (1) UU ITE dipidana dengan pidana penjara lama enam tahun dan / atau denda paling banyak Rp1 milyar (pasal 45 ayat [1] UU ITE).Dalam pasal 53 UU ITE, dinyatakan bahwa peraturan peraturan perundang-undangan yang telah dinyatakan sebelumnya dinyatakan tetap berlaku, selama tidak bertentangan dengan UU ITE tersebut.

 

Bunyi pasal 29 UU RI NO. 44 tahun 2008 tentang pornografi:

 

    Setiap orang yang memproduksi, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama Lama 12 (dua belas) tahun dan / atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 282 KUHP berbunyi:

    Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk dilihat, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, atau pun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa informasi, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah. ”Dari kabar yang diambil di Mabes Polri, bahwa Luna dan Tari sudah menyandang predikat tersangka sejak beberapa hari lalu.

KPK “Puputan Lawan Korupsi”

BM-News.com - Jakarta |   KPK menggelar acara puncak Festival Antikorupsi Komunitas 2017 di Lapangan Puputan Badung, Denpasar, Bali.   Acara tersebut digelar bekerja sama dengan komunitas antikorupsi di Bali dengan tema 'Puputan!   Lawan Korupsi '.

Beberapa macam acara akan digelar bersamaan dengan kegiatan lain seperti pameran foto, pemutaran film antikorupsi, penampilan teater, musikalisasi puisi, dan konser musik.   Acara tersebut untuk tanggal Hari Antikorupsi se-Dunia yang diperingati setiap tanggal 9 Desember.

"Sebanyak 16 komunitas berkolaborasi dengan KPK di antaranya Manikaya Kauci, Kampung Puisi Jati Jagat, Lingkara Photography, SAMAS Bali, Konsorsium Komunitas Pemerintah Kota Denpasar dan Akar Rumput," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis.

Ada satu pertimbangan mengapa acara tersebut diselenggarakan di Lapangan Puputan.  Tujuannya agar semangat pemberantasan korupsi di Indonesia serupa dengan semangat yang bergelora saat perang Puputan pada tahun 1906.

"Puputan diangkat sebagai tema acara untuk merepresentasikan semangat, kesediaan, kerelaan, tanpa pamrih, pengorbanan dalam perjuangan melawan korupsi," Febri terang.

Febri menjelaskan KPK mendasari kegiatan Festival Antikorupsi Komunitas dengan empati nilai, jengah, keberanian, dedikasi, dan integritas.   Empat nilai dasar tersebut mengandung dimensi masing-masing.

"Mencerminkan sikap malu, sehingga tertantang untuk memperbaiki dan semangat pantang menyerah. Keberanian menunjukkan kemampuan menjadi teladan dan menunjukkan keberanian yang transparan dalam upaya pemberantasan korupsi," papar Febri.

"Dedikasi merepresentasikan komitmen aksi dalam jangka panjang yang dimulai dari diri sendiri dan kesediaan untuk membangun jaringan secara konsisten. Terakhir, integritas integritas moral dan intelektual untuk menyadari dan memahami arti korupsi dan bahayanya bagi kehidupan berbangsa," pungkasnya.

(Ariel)                                                                                       

Rencana Pelabuhan Senilai 120 M Terganjal Lahan

Rencana pembangunan pelabuhan Sanur yang akan dibangun diatas tanah negara terganjal masalah lahan.  Bahkan wacana pembangunan pelabuhan yang terhubung Bali dan Nusa Penida ini akan dibiayai dari APBN sebesar 120 Millyar Rupiah.  Bahkan pembangunan yang diwacanakan sejak 2013 tersebut, datang hanya tinggal wacana, padahan SID nya sudah selesai dan kajiannya juga sudah selesai, namun wacana proyek pembangunan pelabuhan tersebut, sampai saat ini belum terealisasi, karena persyaratan utama pembangunan pelabuhan tersebut, lahannya harus bersertifikat.  Sedangkan lahan yang akan diperuntukan untuk pembangunan pelabuhan pengumpan Sanur tersebut, sampai saat belum memiliki sertifikat ..... Penyebabnya, .. ????

Denpasar-BM NEWS COM  Menurut salah satu tokoh masyarakat asal Denpasar yang namanya enggan untuk dikorankan kata-kata, terkait wacana pembangunan pelabuhan Sanur, pemerintah kota Denpasar peduli dan kurang peduli terhadap rencana proyek pusat tersebut, padahal rencana pembangunan itu bisa dikawal sejak awal, bahkan SID (Surve Ivestasi Disegn) nya sudah selesai, termasuk dananya sudah ada, bahkan pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran pembangunan sekitar 120 Millyar rupiah.  “Kalau dari sisi aturan saya kira tidak ada masalah, dan ada yang menyalahi, baik mulai dari Perda sampai kepada aturan kawasan pengelolaan pelabuhan nasional, bahkan dari kajian sudah memenuhi syarat, bahwa di Sanur itu layak sebagai pelabuhan pengumpan lokal,” katanya.

                Lebih Lanjut ia katakan, walaupun pembangunan pelabuhan Sanur akan dibangun di atas tanah negara, tetap saja lahan atau tanah tersebut harus bersertifikat, karena biaya yang akan dipergunakan dalam pembangunan tersebut, adalah berupa belanja modal, karena belanja modal negara tersebut akan menjadi aset negara yang harus dalam kedepanya.  “Saya kira kepemilikan dari aset lahan pembangunan itu harus jelas, ada sertifikasi, baik itu atas nama pemerintah atau Otoritas Pelabuhan, sehingga kedepan bisa dialokasikan dana sebagai aset negara,” terangnya.

                Sementara Kadis Perhubungan Kota Denpasar, I Gede Astika, SH yang diwakili Kabid Darat, Hari Edi mengatakan semua dokumen perencanaan sudah semua studi stabilitas sampai SID dan sampai lokasi tatanan kepelabuhan, bahan pihaknya mengaku telah mengadakan pertemuan dua kali ditingkat kementerian, dari kementrian meminta sertifikat lahan segera direalisasikan, namun kenyataanya masih terganjal lahan.  “Nah kalau soal lahan coba saja konfirmasi bagian pemerintahan, karena dia yang lebih tahu, yang jelas wacana pembangunan tersebut hanya terganjal masalah lahan,” terang Hari Edi.

                Lebih lanjut kata ia, soal dukungan masyarakat Sanur sudah luar biasa, bahkan sangat mendukung pembangunan tersebut dengan memamfaatkan lahan di utara pantai matahari terbit Sanur.  Jadi dengan pembangunan pelabuhan ini diharapkan tidak lagi, ada kapal-kapal yang selama ini tidak terpusat dari titik-titik tertentu.  “Yang jelas semua masih dalam proses, namun dengan pembangunan pelabuhan ini, dari aspek keselamatkan kita berharap bisa optimal, karena selama ini kan belum ada dermaga,” katanya.

                Menurut Hari Edi, wacana pembangunan proyek pelabuhan Sanur ini bisa terwujud apa bila, lahan sudah tidak ada masalah, seandainya pun dalam tahun ini sudah bisa direalisasikan sertifikat tersebut, karena sudah dibahas dikemeterian dari RA AKL    untuk 2016 sudah tidak bisa, mungkin saja masuk backinglist 2017 , karena sudah dua kali mengadakan pertemuan, ternyata tidak bisa terpenuhi persyaratan tersebut.  “Rencana pembangunan proyek pelabuhan Sanur 2016 belum bisa terealisasi,” terangnya lagi.

Pelabuhan Sanur Sangat dibutuhkan


Penyeberangan transportasi laut menggunakan fast boat, dari pantai matahari terbit Sanur menuju banjar Nyuh, pelabuhan Buyuk dan kawasan lainnya di Nusa Panida, memang sangat menyenangkan.  Apalagi selama berlayar, pelayanan yang diberikan pihak jasa fast boat memuaskan.  Disisi lain, mungkin bisa juga fest boat tersebut menjadi pilihan bagi mereka yang tidak ingin berlama-lama di atas laut. Karena perjalanan menggunakan perahu transportasi, hanya perlu waktu 30 sampai 40 menit untuk sampai tujuan.  Biaya yang dikeluarkan juga tidak terlalu mahal, Rp 60 ribu sampai Rp 75 ribu, sudah cukup sesuai dengan fast boat mewah tersebut.

Namun, ditengah kenyaman fasilitas fast boat yang diberikan, masih ada yang disayangkan.  Meski sudah ada pengawasan dari pusat, sampai saat ini, di pantai matahari terbit Sanur, yang menjadi tujuan fest boat jasa angkut untuk bertambat, masih belum memiliki pelabuhan dan rata-rata fast boat yang nongkrong di areal itu, dengan kapasitas 15 sampai 90 orang.  Jauh sebelumnya pemerintah pernah berwacana, akan membangun pelabuhan lokal di sana.  Namun sampai sekarang, pelabuhan wacana itu belum ada tanda-tanda akan dibangun.

Kepala bidang (Kabid) Laut Dinas Perhubungan Provinsi Bali, I Ketut Dana, baru-baru ini kepada Bali Media mengatakan, dari segi pengawasan pelayanan di penyebrangan pantai matahari terbit Sanur, menjadi kewenangan pemerintah pusat.  Dalam hal itu, Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Nusa Panida masih kaku yang membawahi penyeberangan di pantai matahari terbit Sanur.  "Kewenangan masih pusat, ada KUPP yang selaku perpanjangan Direktorat perhubungan laut pusat, sehingga dia termasuk keselamatan disana," kata Ketut Dana.

  Ia menambahkan, dari segi embarkasi di pe