UU CYBERCRIME

UNDANG-UNDANG YANG MENGATUR TENTANG CYBERCRIME


1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Internet & Transaksi Elektronik (ITE) Undang-undang ini, yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 21 April 2008, walaupun sampai dengan hari ini belum ada sebuah PP yang membahas mengenai pelaksanaannya, namun diharapkan dapat menjadi sebuah undang-undang cyber atau cyberlaw guna menjerat pelaku-kejahatan cyber yang tidak bertanggung jawab dan menjadi sebuah payung hukum bagi masyarakat pengguna teknologi informasi untuk mencapai sebuah kepastian hukum.

Sebuah. Pasal 27 UU ITE tahun 2008: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak, atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ancaman pidana pasal 45 (1) KUHP. Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Diatur pula dalam KUHP pasal 282 mengenai kejahatan terhadap kesusilaan.



b. Pasal 28 UU ITE tahun 2008: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak pemberitaan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.



c. Pasal 29 UU ITE tahun 2008: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasaan atau menakut-nakuti yang dutujukkan secara pribadi (Cyber ​​Stalking). Pidana pidana pasal 45 (3) Setiap orang yang memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

d. Pasal 30 UU ITE tahun 2008 ayat 3: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, mengakses dan / atau sistem elektronik dengan cara komputer yang melanggar, menerobos, melebihi, atau menjebol sistem pengaman (cracking, hacking, illegal access). Ancaman pidana pasal 46 ayat 3 setiap orang yang memebuhi unsure sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) dan / atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

e. Pasal 33 UU ITE tahun 2008: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan / atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaiman yang seharusnya.

f. Pasal 34 UU ITE tahun 2008: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, menggunakan, menerapkan, menyediakan atau memiliki.

g. Pasal 35 UU ITE tahun 2008: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, aliran, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik tersebut seolah-olah data yang olah-olah data yang otentik (Phising = penipuan situs).

2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Pasal 362 KUHP yang dikenakan untuk kasus carding.
Pasal 378 KUHP dapat dikenakan untuk penipuan.
Pasal 335 KUHP dapat dikenakan untuk kasus pengancaman dan pemerasan yang dilakukan melalui email yang dikirim oleh pelaku untuk menyerahkan korban melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkannya.

Pasal 311 KUHP dapat dikenakan untuk kasus pencemaran nama baik dengan menggunakan media Internet.

Pasal 303 KUHP dapat dikenakan untuk menjerat permainan judi yang dilakukan secara online di Internet dengan penyelenggara dari Indonesia.
Pasal 282 KUHP dapat dikenakan untuk penyebaran pornografi.
Pasal 282 dan 311 KUHP dapat dikenakan untuk kasus penyebaran foto atau film pribadi seseorang.
Pasal 406 KUHP dapat dikenakan pada kasus perusakan atau peretasan yang membuat sistem milik orang lain.
 
3) Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
Menurut Pasal 1 angka (8) Undang - Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, program adalah sekumpulan intruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode komputer, skema atau skema bentuk lain yang digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam instruksi-intruksi tersebut.
 
4) Undang-Undang No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No 36 Tahun 1999, Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan / atau penerimaan dan setiap informasi dalam bentuk-tanda, isyarat, tulisan, gambar , suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
 
5) Undang-Undang No 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tanggal 24 Maret 1997 tentang Dokumen Perusahaan, pemerintah berusaha untuk membuka pengakuan atas mikrofilm dan media lainnya (alat penyimpan informasi yang bukan kertas dan mempunyai tingkat pengamanan yang Dapat menjamin keaslian dokumen yang dialihkan atau ditransformasikan Misalnya Compact Disk - Read Only Memory (CD - ROM), dan Write - Once -Read - Many (WORM), yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang tersebut sebagai alat bukti yang sah.
 
6) Undang-Undang No 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jenis tindak pidana yang termasuk dalam pencucian uang (Pasal 2 Ayat (1) Huruf q). Penyidik ​​dapat meminta izin kepada bank yang menerima transfer untuk memberikan identitas dan data perbankan yang dimiliki oleh tersangka tanpa harus mengikuti peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan.
 
7) Undang-Undang No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Undang-Undang Pembinaan mengenai bukti elektronik sesuai dengan Pasal 27 huruf b yaitu alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Bukti digital atau bukti elektronik dalam penyelidikan kasus terorisme. karena saat ini komunikasi antara pelaku di lapangan dengan pimpinan atau aktor intelektualnya dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas di Internet untuk menerima perintah atau menyampaikan kondisi di lapangan karena para indikator yang terlihat jelas terhadap Internet lebih sulit dibandingkan melalui ponsel.
 
Pengaturan pornografi melalui internet dalam UU ITE:
 
    Dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga tidak ada istilah pornografi, tetapi “muatan yang melanggar kesusilaan”. Penyebarluasan muatan yang melanggar kesusilaan diatur dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE mengenai Perbuatan yang Dilarang, yaitu; Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak yang tepat dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.Pelanggaran terhadap pasal 27 ayat (1) UU ITE dipidana dengan pidana penjara lama enam tahun dan / atau denda paling banyak Rp1 milyar (pasal 45 ayat [1] UU ITE).Dalam pasal 53 UU ITE, dinyatakan bahwa peraturan peraturan perundang-undangan yang telah dinyatakan sebelumnya dinyatakan tetap berlaku, selama tidak bertentangan dengan UU ITE tersebut.
 
Bunyi pasal 29 UU RI NO. 44 tahun 2008 tentang pornografi:
 
    Setiap orang yang memproduksi, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama Lama 12 (dua belas) tahun dan / atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
Pasal 282 KUHP berbunyi:
   

Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk dilihat, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, atau pun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa informasi, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.